CAMPURASRI.DESA.ID - Dalam rangka menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Senin (19/12/2022) di minggu sebelumnya, maka pada Senin ini (26/12/2022) Kepala Desa Campurasri, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi mengumpulkan semua perangkat desa untuk rapat koordinasi sekaligus menindaklanjuti ketentuan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 71 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 

Rapat koordinasi dilaksanakan di kantor desa Campurasri mulai pukul 11.00 hingga 13.30 WIB. Rakor dipimpin oleh Kepala Desa, maka dengan seksama Sekretaris Desa beserta kaur/kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran (PKA) dan juga 3 kepala dusun (Kasun) mendengarkan perintah dan imbauan Kepala Desa. 

Sutrisno selaku Kepala Desa Campurasri dan juga sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mengingatkan kepada semua PKA untuk meneliti dan menyempurnakan penatausahaan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan yang ada yakni Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2020, yang mungkin masih ada kekurangan saat monitoring kecamatan kemarin.

Sutrisno menambahkan, pada tahun 2023 harus ekstra kerja hati-hati bekerja sesuai DPA karena akan ada ujian perangkat desa di awal tahun, serta kemungkinan lomba desa sehat.

Di kesempatan kedua, Suparji Sekretaris Desa Campurasri yang juga selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD), menambahkan penjelasan dan pembahasan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2023.

Suparji menjelaskan bahwa pagu Dana Desa tahun anggaran 2023 telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Desa. Suparji kemudian menjelaskan adanya kenaikan pagu DD dari pagu tahun sebelumnya tetapi juga harus memperhitungkan prosentase BLTD antara 10%-25 dari pagu Dana Desa. Akhirnya dengan acuan tersebut rakor mendapatkan sedikit gambaran pagu dana yang masih ada digunakan untuk kegiatan apa saja.  

"Rakor awal ini kita lakukan dalam rangka menentukan prioritas Dana Desa tahun 2023 serta percepatan penyusunan RanPerdes tentang APBDesa tahun anggaran 2023, karena seperti harapan Pak Joko Pitoyo dimungkinkan awal Januari RanPerdes  dipresentasikan di Kecamatan," jelas Suparji.

Hasil rapat koordinasi akhirnya disepakati BLT D diberikan kepada 27 KPM (10% lebih sedikit), beberapa pagu dana untuk PKTD serta kegiatan kesehatan yang belum terdanai sebelumnya, menambah anggaran gropyok tikus dan anggaran Bimtek Pertanian. Semua hasil koordinasi rapat, dituangkan dan dicatat dalam buku notulen oleh Kaur Perencanaan, Subroto.

Di akhir acara, Warsini,S.Pd.I selaku bendahara desa melaporkan keuangan di tahun 2022 serta memberikan beberapa hak (honor) perangkat desa dari Pendapatan Asli Desa yang belum tersampaikan sebelumnya.